Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi pernyataan penasihat hukum Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe (LE). Pernyataan tersebut berkaitan dengan adanya penyebutan janji Ketua KPK, Firli Bahuri, saat memeriksa perdana Lukas Enembe di Jayapura, Papua.
Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri menjelaskan bahwa pertemuan Firli Bahuri dengan Lukas Enembe di Papua transparan dan tidak ada pembicaraan yang disembunyikan. Bahkan, pertemuan tersebut tidak hanya dihadiri oleh Firli. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh banyak pihak seperti TNI hingga media.
"Poinnya adalah ketika disampaikan seolah-olah Lukas ini akan menagih janji dari Ketua KPK ini perlu kami luruskan. Pertemuan di Papua saat itu di rumah kediaman tersangka dilakukan secara terbuka, dihadiri KPK sendiri dan LE. Ada Polda, BIN, Daerah, dari Kodam, ada semua di sana. Tidak ada pembicaraan yang khusus," kata Ali di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (2/2/2023).
Adapun, Ali mengakui bahwa bagian persuratan KPK telah menerima tulisan tangan dari Lukas Enembe untuk Firli Bahuri. Namun, Ali mengaku tak paham yang dimaksud penasihat Hukum Lukas Enembe soal janji Firli Bahuri di Papua.
"Kami juga tidak paham pengacara menarasikan menagih janji. Sekali lagi kerja di KPK kolektif kolegial. Tidak bisa tiba-tiba pribadi dikatakan menjanjikan, atau mengambil keputusan sendiri, tidak mungkin," tegas Ali.
Menurut Ali, keputusan KPK merupakan kolektif kolegial dari lima pimpinan. Sehingga, keputusan dari KPK diambil oleh lima pimpinan. Termasuk, kata dia, keputusan untuk datang langsung ke rumah kediaman tersangka Lukas Enembe saat itu.
"Ada landasan hukumnya Pasal 13 KUHP ada landasannya. Ini menjadi keputusan bersama, keputusan seluruh pimpinan KPK, struktural, penindakan dan penyelidikan-penyidikan yang menyimpulkan percepatan agar tim datang ke kediaman tersangka untuk pemeriksaan kondisi faktual," imbuhnya.
Sumber: okezone
Foto: Firli Bahuri/Foto: KPK
