Wacana pembagian rice cooker gratis oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada masyarakat dinilai bagus. Diharapkan kebijakan tersebut bisa signifikan mengurangi penggunaan kayu bakar dari hutan.
Atas dasar itulah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin menyambut baik wacana tersebut.
Kami menyambut baik kebijakan tersebut, karena Ibu-ibu di kampung pasti senang dibagikan alat masak gratis. Meskipun sebenarnya program ini belum tentu tepat dan merupakan modus pemborosan anggaran untuk menjadikan masyarakat boros dalam penggunaan energi listrik,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (4/2).
Hanya saja, dia menggarisbawahi bahwa sumber masalah program ini adalah akibat over supplai energi listrik PLN yang disediakan oleh pembangkit listrik swasta. Masyarakat kemudian diminta kerjasamanya untuk sedikit boros menyerap ketersediaan energi listrik PLN yang berlebihan.
"Pemerintah seharusnya tidak membiarkan PLN terjebak dalam skema bisnis yang merugikan keuangan PLN. Kasian PLN dipaksa membayar kelebihan energi yang disediakan oleh pembangkit swasta,” ujar mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.
Jika tujuannya adalah untuk meningkatkan penyerapan penggunaan energi listrik, kata Sultan, pemerintah sebaiknya juga membagikan setrika atau AC. Karena alat-alat ini diketahui sangat boros energi listrik. Oleh karena itu, dia menilai Pemerintah perlu mendukung PLN untuk melakukan renegosiasi skema take or pay antara PLN dengan swasta.
“Saatnya PLN merdeka dalam kepemilikan sumber energi. Pembangkit listrik swasta harus dihentikan, biarkan PLN menyediakan sendiri sumber energi listriknya,” tutup mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.
Sumber: rmol
Foto: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin/Net
.jpg)
