Belum lama ini, heboh kasus penganiayaan yang melibatkan anak pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), membuat integritas instansi itu dipertanyakan.
Pasalnya, kasus itu merembes hingga terkuaknya kekayaan pegawai DJP yang dinilai tak wajar.
Kasus itu berbuntut panjang, setelah seruan stop bayar pajak menggema. Di sosial media, warganet ramai-ramai mengeluhkan hal itu.
Mereka mengaku taat bayar pajak, tapi pegawai DJP saja membayar pajak yang tak sesuai seharusnya.
Fenomena itu direspon cepat Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia melakukan berbagi manuver mengembalikan kepercayaan publik terhadap kementeriannya. Mulai dari jumpa pers, hingga mengunggah pernyataan khusus di media sosial pribadinya.
Pada 28 Februari, ia mengunggah momen dirinya menghadiri acara Indonesia Economic Outlook 2023. Di keterangan foto, bendahara negara itu menyinggung soal kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Tahun 2022 bukan tahun yang mudah. Harga-harga energi (BBM- listrik)- makanan melonjak sangat ekstrim. APBN bekerja keras extraordinary - melindungi rakyat dan ekonomi,” ungkapnya.
Ia menuturkan, pajak merupakan penerimaan negara tertinggi dalam keuangan negara. Saking pentingnya, ia bilang Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa naik tiga kali lipat jika rakyat tak taat pajak.
“Penerimaan negara (termasuk pajak yang tumbuh tinggi diatas 48% (hingga Januari 2023) -digunakan untuk membayar subsidi energi yang naik sangat tajam -3 kali lipat -mencapai Rp 505 Triliun dan Bantuan sosial mencapai Rp 417 Triliun, dan terus membangun infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi,” jelasnya.
Pernyataan tersebut ramai di tanggapi belakangan ini. Penjelasan Sri Mulyani itu dianggap ancaman, agar rakyat taat bayar pajak.
Salah satu darang dari Pegiat Media Sosial, Nicho Silalahi. Melalui cuitannya, ia memberi umpatan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
“Inilah menteri paling bangsat di negri ini,” kata Nicho, Senin (6/3/2023).
Nicho bilang, pernyataan tersebut terkesan mengancam rakyat. Menurutnya, jika alumni Universitas Indonesia itu cerdas, tanpa bayar pajak pun pemerintah bisa memberi BBM murah.
“Kelakuannya malah ngancam rakyat, padahal kalau cerdas maka tanpa pajakpun kita bisa kok memberikan BBM murah pada rakyat asal pemerintah berani melakukan Nasionalisasi Sektor pertambangan, Kelautan dan Perkebunan yang memiliki HGU,” ketus Nicho.
Sumber: populis
Foto:
.jpg)
