Pernyataan terbuka Presiden Joko Widodo yang akan cawe-cawe di pemilu 2024 dinilai tidak pantas dan menyalahi kaidah demokrasi. Jokowi mengaku cawe-cawe demi kepentingan nasional.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto merespons apa yang diutarakan Jokowi, Selasa (30/5).
Menurut Mulyanto, Jokowi seharusnya netral dalam penyelenggaraan pemilu. Artinya, tidak boleh ikut campur dalam urusan dukung mendukung atau jegal-menjegal salah satu kandidat.
Kata Mulyanto, tugas Presiden adalah menjamin pemilu terselenggara sesuai jadwal secara jurdil.
Kata Anggota Komisi VII ini, Jokowi harus paham bahwa setiap pemerintahan ada batas masa jabatannya. Presiden harus menghormati mekanisme pergantian kekuasaan, bukan malah cawe-cawe mendukung satu kandidat.
"Kalau Presiden cawe-cawe terlalu jauh sama saja mengkhianati demokrasi. Ini kan utamanya soal partisipasi publik dan otoritas partai," jelas Mulyanto.
Mulyanto berpandangan, publik harus diberi ruang untuk menentukan siapa yang berhak melanjutkan kursi kepemimpinan nasional.
Menurutnya, Jokowi seperti panik dengan popularitas dan elektabilitas Anies Baswedan yang terus meningkat. Di sisi lain, Jokowi seperti yakin Anies Baswedan figur capres yang tidak bisa diandalkan untuk melanjutkan program-program yang sedang dijalankan.
"Karena itu, untuk mengamankan program yang sudah dijalankan Presiden merasa perlu cawe-cawe mendukung capres selain Anies Baswedan," jelas Mulyanto.
Sumber: rmol
Foto: Presiden Joko Widodo/Net
