%20(Custom).jpg)
WANHEARTNEWS.COM - Eks Wamenkumham Denny Indrayana menuding bahwa Presiden Jokowi sengaja membajak Partai Demokrat melalui Moeldoko.
Tujuannya adalah untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Denny mengatakan bahwa secara teori, Jokowi sudah ikut cawe-cawe melalui Moeldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat.
Sebab menurutnya, Jokowi tidak mungkin tidak tahu semua manuver yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu.
Denny juga mengungkapkan bahwa situasi ini dapat membuka jalan bagi pemecatan Jokowi sebagai presiden. Ia menyamakan peristiwa ini di Amerika Serikat.
Saat itu Presiden Richard Nixon memilih mundur untuk menghindari impeachment karena skandal watergate.
Yaitu ketika kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk memasang alat sadap selama kampanye.
“Jokowi bukan saja memasang alat sadap, tetapi melalui Moeldoko, berusaha ‘mencopet’ Partai Demokrat,” ujarnya dalam keterangan, Rabu (31/5/2023).
Denny Indrayana juga menuding bahwa manuver itu tidak lain untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan.
“Bayangkan, demi menggagalkan pencalonan Anies Baswedan, Presiden Jokowi sampai tega membajak partainya Presiden ke-6 SBY,” katanya.
Denny lantas membandingkan peristiwa yang dialami Partai Demokrat itu dengan PDIP di masa orde baru.
Saat itu, PDI pimpinan Megawati dikuyo-kuyo PDIP pimpinan Soerjadi.
Karena itu, Megawati juga tidak akan terima jika partainya diperlakukan seperti itu.
“Saatnya petugas partai Jokowi dihentikan cawe-cawe yang melanggar konstitusi,” tandas Denny Indrayana.
Menurut Denny Indrayana, Jokowi seharusnya tidak berpihak di Pilpres 2024. Dia mengatakan, mantan Wali Kota Solo itu harus berperan sebagai wasit.
"Kompetisi harus dibiarkan berjalan adil buat semua kesebelasan. Tidak boleh wasit mendukung tim Prabowo-Pranowo, sambil berusaha mendiskualifikasi tim Anies Baswedan," kata Denny Indrayana melalui keterangan tertulisnya, dikutip pada Rabu, 31 Mei 2023.
Dia menegaskan, Presiden yang tidak netral telah melanggar amanat konstitusi untuk menjaga agar pemilu bisa terlaksana secara jujur dan adil.
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) itu menilai, cawe-cawe politik Jokowi terlihat saat membiarkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko "mencopet" Partai Demokrat.
Dia menuturkan, tidak seharusnya Jokowi membiarkan Partai Demokrat dikuyo-kuyo oleh Kepala Stafnya sendiri.
"Tidak bisa dikatakan Jokowi tidak tahu. Tak bisa dikatakan Jokowi tidak setuju. Kalau ada anak buah mencopet, Presiden bukan hanya harus marah, tetapi wajar memecat Moeldoko," ujarnya.
Denny menegaskan, tindakan Moeldoko dalam "mencopet" Partai Demokrat adalah sebuah kejahatan. [pojoksatu]
