%20(Custom).jpg)
WANHEARTNEWS.COM - Pernyataan Presiden Jokowi soal boleh cawe-cawe di Pilpres 2024 demi negara menjadi perhatian publik.
Kritik pun dilontarkan sejumlah pihak karena menilai Jokowi tak etis melakukan itu.
Stafsus Mensesneg, Faldo Maldini, mengungkap cawe-cawe yang dimaksud Jokowi.
"Jadi Pilpres ini, Presiden Jokowi akan memilih jalan untuk ambil bagian. Itu sebagai dari upaya melanjutkan cita-cita dan legacy Pemerintahan hari ini," kata Faldo kepada wartawan, Rabu (31/5).
Kalau memang ingin keberlanjutan hasil pemerintahan saat ini, menurut dia, Jokowi harus cawe-cawe. Memastikan pembangunan tetap sesuai visi negara.
"Apalagi masyarakat puas dan saat ini kita masuk momen 13 tahun yang krusial untuk menjadi negara maju, maka presiden akan ambil bagian untuk cawe-cawe," - Faldo Maldini.
"Memastikan apa yang sudah dibangun itu bisa terus dapat terjaga," sambungnya.
Gimana kalau Presiden terlibat segala macam dan seakan menentukan arah Pilpres 2024?
"Bicara soal netralitas pemerintahan, tentu perlu untuk lembaga pengawas pemilu mengambil peran yang lebih optimal agar tidak ada pelanggaran. Kita akan dorong itu dan memastikan independensi dan imparsial lembaga pengawas pemilu," tutur mantan Ketua BEM UI itu.
"Selain itu, Presiden 5 kali menang Pemilu, beliau tahu keterlibatan politik yang etis dan tidak etis. Ini bukan orang kemarin sore dalam politik yang harus anda dikte dan ajari soal etika dan cara berpolitik yang pantas. Ini jagoan elektoral ini," tutupnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media hari ini, Senin (29/5) di Istana Kepresidenan. Salah satu yang dibahas soal cawe-cawe dalam Pemilu 2024.
Usai pertemuan, Wapemred Kompas Yogi Nugraha mengatakan Jokowi banyak membahas soal cawe-cawe. Namun katanya, terkait kepentingan negara.
Terkait cawe-cawe untuk negara dalam Pemilu, Deputi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, memberikan penjelasan lengkap.
Berikut kata Istana:
1. Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil.
2. Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat.
3. Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih, dll
4. Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair, karenanya Presiden akan menjaga netralitas TNI Polri dan ASN.
5. Presiden ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu sehingga akan memperkuat kemampuan Pemerintah untuk mencegah berita bohong/hoax, dampak negatif AI, hingga black campaign melalui media sosial/online.
Terkait pilihan rakyat:
- Presiden akan menghormati dan menerima pilihan rakyat
- Presiden akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya.
