Jika keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) berujung pada sistem pemilu tertutup, para calon legislatif di Senayan bakal dipenuhi tokoh dari kelompok dinasti politik dan oligarki.
Analisa itu dikemukakan pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/5), menyoal risiko sistem pemilu tertutup.
"Isi Calegnya tak lepas dari dua kelompok, kelompok dinasti politik dan oligarki politik, isinya itu, kalau tertutup," katanya.
Dia juga menilai partai politik tidak akan mampu modernisasi internal partainya, karena para kadernya bukan hasil pilihan demokratis, tapi penunjukkan partai yang rentan nepotisme.
"Itu risiko di tengah-tengah Parpol yang belum reformasi dan modernisasi, jika sistem tertutup. Modernisasi partai tidak akan berjalan, bahkan tidak akan terjadi," katanya.
Sistem demokrasi di Indonesia juga akan dipertanyakan jika memilih sistem pemilu tertutup. "Semakin runyam dan rumit bagi demokrasi di Indonesia," tutupnya.
Sumber: rmol
Foto: Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin/Net
.jpg)
