%20(Custom).jpg)
WANHEARTNEWS.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI angkat bicara terkait safari politik yang dilakukan calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, di Masjid Agung Banten.
Bawaslu menyatakan bahwa Ganjar tidak melanggar ketentuan karena masa kampanye belum dimulai, tetapi Gubernur Jawa Tengah seharusnya memahami larangan berkampanye di rumah ibadah.
"Dari awal saya sampaikan, tolong punya etika dong. Jangan gunakan tempat ibadah sebagai ajang kampanye walaupun belum tahapan kampanye," kata Komisioner Bawaslu RI, Totok Hariyono, kepada wartawan di kantornya, Jakarta, pada Kamis, 1 Juni 2023.
Totok menjelaskan bahwa tindakan Ganjar tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran karena terjadi sebelum masa kampanye dimulai.
Larangan berkampanye di tempat ibadah hanya berlaku saat tahapan kampanye dimulai pada bulan November 2023 mendatang. Selain itu, Ganjar belum terdaftar secara resmi sebagai calon presiden.
Menurut Totok, karena unsur pelanggaran belum ada, masalah ini masuk ke dalam ranah etika.
Oleh karena itu, sanksi yang diberikan hanya sanksi moral kepada siapa pun yang melakukan tindakan serupa.
Pada kesempatan tersebut, Totok juga menanggapi kritik dari warganet yang menilai Bawaslu tidak melakukan tindakan terhadap safari politik Ganjar di masjid.
Totok berharap media massa memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa "tangan Bawaslu terbatas".
Sesuai dengan regulasi yang ada, Bawaslu baru dapat menindak dugaan pelanggaran kampanye pada masa kampanye.
Ganjar diketahui melakukan kunjungan ke Masjid Agung Banten di Jalan Raya Banten, Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten, pada hari Ahad, 28 Mei 2023.
Di sana, Ganjar melakukan ziarah qubro di makam Sultan Maulana Hasanudin.
Kehadiran Ganjar disambut hangat oleh puluhan kiai sepuh dari Kesultanan Keraton Surosowan dan ribuan jemaah.
Bawaslu RI sebenarnya bukan kali pertama menyoroti safari politik calon presiden di masjid.
Pada akhir tahun 2022, Bawaslu RI juga mencermati safari politik calon presiden Anies Baswedan di Masjid Baiturrahman Aceh.
Saat itu, Bawaslu RI menolak laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan Anies karena belum resmi menjadi calon presiden.
Namun, Bawaslu menilai kegiatan safari politik Anies ke masjid dan beberapa provinsi lainnya tidak etis karena termasuk dalam kategori kampanye terselubung. [Haluan]
