WANHEARTNEWS.COM - Partai Demokrat bicara adanya pembiaran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) oleh KLB Moeldoko.
Stafsus Mensesneg Faldo Maldini menilai sebagai warga negara Moeldoko memiliki hak untuk melakukan upaya hukum.
"Kan Mas AHY sudah ketemu, Pak Presiden sudah kasih statemen, Pak Menkumham waktu itu mengeluarkan putusan yang tidak menerima. Sebagai seorang warga negara Pak Moeldoko punya hak untuk melakukan itu," ujar Faldo dalam diskusi Adu Perspektif 'Jokowi Cawe-cawe, Pemilu 2024 Makin Ramai', Rabu (31/5/2023).
Faldo lantas meminta Partai Demokrat menunjukkan jika memang terbukti adanya operasi hukum ataupun kudeta terkait kasus ini.
"Apabila ada bukti ada operasi hukumlah, operasi begal lah, operasi kudeta, tunjukin aja," ujar Faldo.
Terkait tidak adanya upaya pencegahan dari Jokowi, Faldo menilai hal ini lantaran adanya proses hukum yang harus dihormati.
Namun ia memastikan dari perspektif pemerintahan Kemenkumham telah menolak KLB Moeldoko.
"Kan proses hukum harus kita hormati juga, kita bukan negara begal-begalan juga, kan juga bisa memiliki haknya sebagai warga negara yang berkumpul dalam satu partai politik yang mungkin diyakini," kata Faldo
"Tapi kan dalam perspektif penerintahan Pak Yasonna sudan mengeluarkan putusan dan itu yang sedang diuji. Kalau kita intervensi ini dibilang ah ini cawe-cawe juga," sambungnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (PD), Agust Jovan Latuconsina, berbicara terkait adanya upaya penjegalan untuk maju dalam kontestasi Pemilu 2024.
Jovan lantas mengungkit KLB yang dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
"Satu fakta yang menurut kami, menurut internal Partai Demokrat ini adalah hal yang sangat jelas terkait KSP Moeldoko, sejak awal kejadian KLB bahkan ada penjelasan dari Sekjen kami, Bahwa Mas AHY pernah dipanggil oleh Pak Jokowi, beliau hadir kemudian diberi penjelasan oleh Pak Jokowi, beliau tidak tahu-menahu tentang kegiatan KSP Moeldoko," kata Jovan, dalam diskusi Adu Perspektif 'Jokowi Cawe-cawe, Pemilu 2024 Makin Ramai', Rabu (31/5/2023).
Jovan mengatakan tidak ada tindakan apapun yang diberikan Presiden Jokowi kepada Moeldoko.
Padahal menurut Jovan, Moeldoko jelas terlibat dan melakukan upaya pembegalan partai.
"Oke kalau pada saat kegiatan KLB itu beliau tidak tau kami masih paham, pertanyaan terbesar kami, sejak dua tahun kami menyelesaikan masala KLB ini dan jelas-jelas KSP Moeldoko terlibat sebagai dalang di dalam KLB itu yang sudah 16 kali sidang kami menangkan," tuturnya.
"Tidak ada tindakan apapun terhadap KSP Moeldoko, padahal ini sudah nyata-nyata menyatakan ini upaya pembegalan partai. Memotong hak politik kami sebagai partai politik, sebagai calon yang ikut dalam kontestasi 2024," sambungnya. [detik]
