Mahfud MD bicara soal kasus hukum yang kerap menyeret oknum penegak hukum. Menurut Mahfud, itu dilakukan oleh oknum, dan tidak bisa digeneralisir. Contohnya jika terjadi di kepolisian.
"Apakah ada hukum yang belum ditegakkan? banyak, kalau tanya ke saya banyak," kata Mahfud MD dalam diskusi soal Pancasila di Universitas Flores, Rabu (31/5).
Mahfud mengatakan, kerap ada kasus hukum orang disiksa oleh polisi, kemudian laporan yang tidak diproses, lalu goreng kasus di tingkat penyidikan hingga pengadilan.
Menurutnya, hal tersebut hanya satu dua kasus saja, dan tidak boleh karena ada kasus tersebut, kemudian digeneralisir bahwa institusinya bermasalah.
Tapi saudara, itu kasuistik. Jangan berpikir bahwa wah polisi itu jelek, ndak.
- Mahfud MD
"Kalau Anda hitung, di Indonesia itu kasus setiap harinya ribuan. Saudara bayangkan, di Indonesia ini kan ada ribuan tempat polisi bertugas, dan itu pada umumnya bagus, aman. Misalnya di sini aman, di pasar sana aman, mungkin dari sekian banyak yang diurusi polisi itu, dari 1.000 misalnya, ada satu kecelakaan misalnya ada polisi menjadi pemeras, memeras orang yang tidak bersalah dan seterusnya. Itu kan cuma satu, nah itu yang sering kita diskusikan," ungkapnya.
Berkaca dari situ, Mahfud mengajak untuk tidak terlalu menyalahkan aparat penegak hukum. Sebab dari banyaknya perkara yang ditangani, mungkin saja ada satu dua kasus yang bermasalah.
Dia menganalogikan, jika institusi Polri mogok kerja saja selama satu jam, karena kerap dikritik, kondisi keamanan bisa bermasalah.
"Gini loh, negara ini aman dengan ribuan kasus, tapi mungkin dari ribuan kasus ada 1,2 itu menyimpang yang kita persoalkan. Tapi jangan dirusak nih sisanya yang bagus. Coba polisi yang sudah mengamankan, tentara yang sudah bekerja, TNI siang malam amankan negara ini, misalnya saudara kritik terus tidak selesai, misalnya polisi 'saya mau mogok 1 jam. Mulai jam 00 sampai jam 01' polisi mogok, kenapa? karena dikritik terus," kata dia.
"Saudara ketika polisi mogok itu satu jam tidak ada keamanan, ada orang bakar rumah dibiarin. lapor polisi 'saya lagi mogok', ya kan. Ada maling 'wah saya lagi mogok'. Hancur. Begitu sadar, semua sudah hancur," sambungnya.
Oleh sebab itu, Mahfud menilai polisi adalah alat yang sangat penting bagi negara. Tapi meski begitu kritik tetap harus dilakukan.
"Sehingga yang perlu kita perhatikan penegakan hukum itu yang sifatnya kasuistik, kalau perlu yang tadi diviralkan itu. Karena kalau semua polisi rusak diviralkan segimana itu, enggak bisa, enggak bisa sembuh, enggak bisa bagus. Sehingga kalau kita bicara itu, kritik terhadap oknum dan penyakit-penyakit kecil yang menyertai, bukan keseluruhannya," ungkapnya.
Begitu Juga TNI
Hal yang sama, kata Mahfud, juga berlaku bagi TNI. Menurutnya, jika TNI mogok 1 jam saja, maka negara akan collapse.
"Sama dengan tentara, 'kok selalu disalahkan sih tidak mempertahankan negara, saya mogok 1 jam saja'. Saudara kalau tentara mogok satu jam, ada namanya tentara asing masuk menyerang kedaulatan negara kita, 'itu pak tentara asing' 'apa saya masih mogok' lalu ada kudeta, ke rumah presiden, presidennya diculik. Dia ngomong 'saya masih mogok' nanti sudah selesai, sudah selesai mogok, yok kerja sudah habis negara ini," kata dia.
Sehingga, kata dia, seharusnya kritik dilakukan dengan tidak merusak institusinya.
"Oleh sebab itu, kita mengkritik itu tidak merusak institusinya, tidak merusak sistemnya, ini penyakit-penyakitnya ini loh, yang kita ambil, dan kita harus tegas terhadap hal seperti itu. Agar hal seperti tu tidak melebar melebar melebar dan seterusnya," pungkasnya.
Sumber: kumparan
Foto: Plt Menkominfo Mahfud MD memberikan keterangan kepada wartawan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/5/2023). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO
.jpg)
