%20(Custom).jpg)
WANHEARTNEWS.COM - Ketua DPP NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi waswas apabila Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) lanjut cawe-cawe memenangkan kandidat tertentu di Pilpres 2024 dapat berimplikasi buruk bagi demokrasi Indonesia.
Salah satu implikasinya, kata dia, para penyelenggara negara potensial ikut memenangkan kandidat capres yang didukung presiden petahana.
"Ini Implikasinya terhadap proses demokrasi. Ketika presiden gunakan hak pribadinya sebagai presiden lho ya, karena dia presiden, cawe-cawe dengan partai, menangkan partai tertentu, calon tertentu, itu nanti diikuti oleh Kemendagri, KPU, akan diikuti oleh seluruh penyelenggara, mungkin diikuti polisi, mungkin diikuti tentara. Ini bahaya sekali dalam demokrasi," kata Gus Choi di program Political Show CNN Indonesia Tv, Senin (5/6) malam.
Gus Choi lantas menjelaskan istilah cawe-cawe dalam budaya Jawa sebagai kegiatan ikut campur pada urusan orang lain yang bukan tugas pokoknya.
Menurutnya istilah cawe-cawe itu memiliki konotasi yang negatif bila digunakan oleh seorang presiden yang sedang menjabat, apalagi jelang Pilpres.
Oleh karena itu, pihaknya berharap Presiden Jokowi tidak cawe-cawe atau netral dalam urusan Pilpres, membiarkan putra putri terbaik bangsa maju sebagai calon pemimpin Indonesia.
Gus Choi mengaku mulanya sempat lega ketika sebelumnya Jokowi tak ingin cawe-cawe dalam Pilpres 2024.
Kemudian, beberapa waktu kemudian, dia mengaku merasa khawatir ketika Jokowi mengeluarkan pernyataan terbaru akan cawe-cawe untuk negara ini jelang Pilpres 2024.
"Saat ada pernyataan cawe-cawe lagi, itu logis manusia Indonesia, hamba Indonesia, apalagi politisi itu kemudian bertanya-tanya bahkan curiga, khawatir, itu wajar," kata dia.
Pernyataan cawe-cawe Jokowi jelang Pilpres 2024 sempat ramai dibicarakan.
Awalnya, Jokowi mengklaim cawe-cawe yang dilakukan selama ini untuk kepentingan negara yakni memastikan agar pembangunan terlaksana dengan baik.
"Cawe-cawe untuk negara, untuk kepentingan nasional. Saya memilih cawe-cawe dalam arti yang positif, masa tidak boleh? Masa tidak boleh berpolitik? Tidak ada konstitusi yang dilanggar. Untuk negara ini, saya bisa cawe-cawe," kata Jokowi saat menjamu sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/5).
Sementara itu, di lingkungan ketentaraan, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono secara khusus telah mengeluarkan sejumlah perintah terhadap prajurit terkait netralitas TNI di Pemilu 2024.
Pertama, Yudo menginstruksikan prajurit untuk tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada partai politik manapun, pasangan calon (paslon) yang diusung, serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.
Prajurit juga diperintahkan untuk tidak memberi fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada pasangan calon dan partai politik untuk digunakan sebagai sarana kampanye.
"Keluarga Prajurit TNI yang memiliki hak pilih (Hak individu selaku Warga Negara), dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih," dikutip dari unggahan akun instagram Pusat Penerangan TNI, Kamis (25/5).
Prajurit juga diperintahkan untuk tidak memberi tanggapan, komentar dan mengupload apapun terkait hasil quick count sementara yang dikeluarkan oleh lembaga survei.
"Menindak tegas Prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlibat politik praktis, memihak dan memberi dukungan partai beserta pasangan calon yang diusung," kata Yudo. [CNN]
