WANHEARTNEWS.COM - Presiden Joko Widodo sebagai penerima mandat rakyat seharusnya bekerja secara total dalam pemerintahan, bukan sekadar cawe-cawe. Apalagi, pasal 4 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan.
Sementara pernyataan Jokowi hendak cawe-cawe yang disampaikan jelang pemilu, justru akan dimaknai dengan konteks berbeda oleh publik.
Begitu kata Sekretaris Jenderal DPP PKS, Aboebakar Alhabsyi kepada wartawan, Minggu pagi (4/6)
“Ketika menjelang pemilu kemudian Presiden menyatakan mau cawe-cawe, akhirnya memiliki konteks berbeda. Cawe-cawe diartikan akan ikut campur, atau tidak tinggal diam,” sambungnya.
Istilah cawe-cawe dimaknai sebagian masyarakat, seolah Presiden akan mengambil langkah di luar ketentuan pasal 4 ayat 1. Sehingga, yang terbaca seolah pada satu sisi presiden menjalankan tugas tersebut, namun pada sisi lain beliau juga cawe-cawe menjelang pilpres.
Hal ini, lanjut Aboe, kurang bagus untuk iklim demokrasi. Sebab, tidak sedikit kekhawatiran masyarakat muncul karena cawe-cawe dianggap sebagai pertanda kekuasaan presiden akan digunakan dalam politik praktis. Yaitu, mendukung salah satu calon presiden tertentu.
“Kita berharap, Presiden Jokowi menyelesaikan tugasnya dengan baik, semoga akhir periodenya bisa husnul khatimah. Sehingga beliau bisa menjadi bapak bangsa, yang dicatat dalam sejarah sebagai presiden yang menguatkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia,” tutupnya.
Sumber: RMOL
