Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid membantah anggapan bahwa isu penculikan aktivis pada 1998 lalu hanya muncul lima tahun sekali setiap calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto maju Pemilihan Presiden (Pilpres).
Usman mengatakan isu tersebut selalu dimunculkan setiap saat.
Bahkan, keluarga korban menggelar aksi rutin depan Istana, Jakarta, setiap hari Kamis, untuk bertanya kepada negara dimana keberadaan anak mereka yang masih hilang.
"Kalau dibilang hanya muncul di saat pilpres ya salah, setiap kamis keluarga korban tuh setiap aksi di depan istana menyuarakan masalah orang hilang," kata Usman di acara Gaspol yang tayang di Kompas.com, Kamis (14/12/2023).
Aktivis mengikuti aksi kamisan, aksi diam di depan Istana Presiden setiap hari Kamis, di Jakarta, Kamis (23/12/2021). Aksi yang telah berlangsung ke-710 kali ini sebagai bentuk perjuangan para aktivis, keluarga korban, maupun korban pelanggaran HAM agar pemerintah menuntaskan perkara pelanggaran HAM berat. KOMPAS/HERU SRI KUMORO (KUM) 23-12-2021(KOMPAS/HERU SRI KUMORO)
Meski begitu, Usman mengakui, isu tersebut menjadi ramai di momentum Pemilu karena Prabowo maju sebagai capres.
Sebab, Prabowo yang saat itu menjabat Danjen Kopassus dianggap bertanggung jawab dalam penculikan yang dilakukan oleh salah satu unit di Kopassus bernama tim mawar.
Usman lantas heran lantaran pihak Prabowo menyebut bahwa isu pelanggaran HAM berat muncul hanya setiap lima tahun.
"Jadi kalau ada pendukung Prabowo atau Prabowo mengatakan kok tiap lima tahunan dimunculkan, ya mungkin mereka baca medianya baru 5 tahunan selebihnya tidur misalnya atau cari makan misalnya gitu ya," ucap Usman.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid usai acara “Panggung Rakyat: Bongkar” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2023).(KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A)
Selain itu, Usman mengatakan bahwa penyiksaan serta penghilangan orang secara paksa adalah kejahatan yang sangat serius menurut hukum internasional.
Dia menambahkan, selama pihak keluarga orang yang dihilangkan paksa belum mendapat kejelasannya soal nasib anggota keluarganya, maka kejahatan itu masih dianggap berlangsung.
Kasus kejahatan tersebut, ujar Usman, juga tidak mengenal batasan waktu atau masa kadaluwarsa.
Usman pun menilai pembenaran kubu Prabowo yang menyebut isu pelanggaran HAM sudah usang adalah pemikiran yang dangkal.
"Tidak mengenal kadaluwarsa. Jadi tidak ada itu usang, tidak ada itu expired misalnya. Itu argumen-argumen yang menurut saya dangkal ya," kata Usman.
Diberitakan sebelumnya, Prabowo Subianto mengakui, dirinya berulang kali ditanya soal kasus pelanggaran HAM.
Prabowo mengatakan, pertanyaan itu muncul setiap lima tahun sekali ketika elektabilitasnya naik menjelang penyelenggaraan pilpres.
Ini disampaikan Prabowo dalam debat perdana Pilpres 2024, Selasa (12/12/2023) malam, menanggapi pertanyaan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, soal penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.
“Saya sudah jawab berkali-kali, tiap lima tahun, kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu,” kata Prabowo disambut sorak sorai pendukungnya.
Prabowo mengeklaim dirinya sangat keras membela HAM. Bahkan, klaim Prabowo, ia kini didukung oleh para mantan tahanan politik (tapol).
“Saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya, orang-orang yang ditahan, tapol-tapol yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya, membela saya,” ucap Prabowo dengan berapi-api.
Sumber: kompas
Foto: Capres nomor urut dua Prabowo Subianto (tengah) duduk sambil berbicara dengan Cawapres pasangannya, Gibran Rakabuming Raka (kedua kanan) dan tim sukses mereka usai menyampaikan visi misinya dalam debat perdana Capres dan Cawapres 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Debat perdana tersebut mengangkat topik yang diangkat adalah masalah pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, serta peningkatan layanan publik dan kerukunan warga.(ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)