PDI Perjuangan (PDIP) menyambut baik langkah lima kader yang mengakui kelalaian dan akan mencabut gugatan terkait keabsahan SK DPP PDIP 2024-2025.
Atas kasus ini, PDIP juga memperingatkan penguasa yang berada dibalik penjebakan kader untuk tidak main-main.
"Kami menyesalkan ada oknum-oknum yang kami lihat di sini adalah perpanjangan dari alat kekuasaan yang coba memanipulasi kader PDI Perjuangan dimana mereka tidak mengerti dan polos," kata Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, Rabu 11 September 2024.
Sebelumnya 5 kader PDIP bernama Djupri, Manto, Jairi, Sujoko, dan Suwari meminta maaf kepada Megawati dan kader partai de-Indonesia. Mereka juga akan mencabut gugatannya di PTUN.
Ronny didampingi Ketua DPC PDIP Jakarta Barat, Lauw Siegvrieda menjelaskan kronologi para kader PDIP dijebak.
Awalnya mereka disodorkan kertas kosong dan diminta untuk tanda tangan di atas materai. Ternyata kertas kosong itu digunakan untuk surat kuasa melayangkan gugatan SK Kemenkumham terkait kepengurusan partai.
"Hal seperti ini adalah hal manipulatif yang coba memanfaatkan orang kecil, wong cilik, orang kecil yang tidak mengerti hukum, sehingga mereka diminta atau dijebak untuk menandatangani belangko kosong yang adanya surat kuasa," ujarnya.
Ronny menegaskan, pihaknya tak segan melawan pihak-pihak yang menghalalkan segala cara untuk mengganggu PDIP.
"Kami memperingati para pihak yang mencoba untuk mengganggu PDI Perjuangan yang menghalalkan segala cara, memanfaatkan orang kecil, kami siap berhadapan untuk pihak-pihak yang mencoba mengganggu kedaulatan dari PDIP," katanya.
Atas kejujuran dari 5 kader PDIP tersebut, akhirnya DPP PDIP akan memberikan pendampingan hukum. PDIP untuk mengajukan upaya hukum bagi pihak yang menjebak para kader tersebut.
Lebih lanjut, terkait soal siapa yang ada dibalik gerakan mengganggu partai ini, Ronny menduga ada tangan-tangan kekuasaan bermain.
"Ya kalau kami melihat, dugaan kami adalah tangan-tangan kekuasaan, mungkin rekan-rekan media tanya ke istana. Coba tanya ke namanya Mulyono," kata Ronny. (*)
Sumber: kilat
Foto: Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy. (Ainurrahman/Kilat)
