SYDNEY- Australia sedang melakukan peninjauan ulang terhadap 66 izin ekspor terkait pertahanan untuk Israel yang telah disetujui sebelum konflik Gaza.
Peninjauan ini dilakukan dengan cara yang mirip dengan penilaian ulang izin senjata ke Israel oleh pemerintah Inggris baru-baru ini, dengan hasil yang akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang.
Sumber-sumber mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan sedang menimbang setiap izin berdasarkan kasus per kasus dan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan kewajiban internasional Australia, termasuk dalam hal hak asasi manusia.
Dilansir Guardian, seorang juru bicara Kementerian Pertahanan mengkonfirmasi bahwa peninjauan tersebut terus berjalan:
“Seiring dengan perkembangan situasi di Timur Tengah, Australia terus memeriksa izin ekspor yang sudah ada sebelumnya ke Israel untuk memastikan izin tersebut sesuai dengan pendekatan kami yang telah dikalibrasi," ujarnya.
Pemerintah federal telah berulang kali menyatakan bahwa Australia tidak memasok senjata atau amunisi ke Israel sejak konflik dimulai dan setidaknya selama lima tahun terakhir dan terus mempertahankan posisi tersebut.
Namun, pemerintah telah menghadapi kritik karena gagal bersikap transparan tentang apa yang tercakup dalam setiap izin.
Pemerintah juga membela pasokan suku cadang Australia untuk rantai pasokan global untuk pesawat tempur F-35. Israel telah menggunakan pesawat F-35 di Gaza.
Para pejabat pertahanan mengatakan kepada Senat pada Juni tahun ini bahwa Australia bukan pengekspor pertahanan utama ke Israel, tetapi izin diperlukan untuk berbagai barang, termasuk peralatan TI, perangkat lunak, radio, komponen elektronik, dan barang penggunaan ganda.
Para pejabat mengatakan Australia telah mengeluarkan sekitar 247 izin yang berhubungan dengan Israel sejak 2019, di mana sekitar 66 di antaranya masih aktif.
Tak lama setelah komentar itu dibuat, Guardian Australia mengajukan permohonan berdasarkan undang-undang kebebasan informasi untuk mendapatkan daftar rincian isi dari 66 izin tersebut.
Tetapi Kementerian Pertahanan tidak memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan undang-undang.
Permohonan tersebut kini sedang ditinjau oleh Komisioner Informasi.
Para pejabat pertahanan mengisyaratkan pada saat itu bahwa mereka akan mengkaji ulang izin-izin yang ada. I kps
