JAKARTA - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengkritik undangan yang diduga dibuat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto perihal peringatan haul untuk almarhum ibunya.
Mantan Cawapres 2024 ini mempertanyakan maksud Yandri yang baru saja dilantik Presiden Prabowo, Senin kemarin 21 Oktober 2024, memakai kop surat Kementerian Desa untuk kepentingan pribadi.
"Kalau benar surat di bawah ini dari Menteri, maka ini keliru," tulis Mahfud seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Selasa 22 Oktober 2024.
Surat undangan tersebut ditujukan untuk pada para Kepala Desa, Sekretaris Desa, staf desa, Ketua RW/RT, kader PKK, kader Posyandu se-Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Banten.
Lokasi peringatan haul atau peringatan meninggalnya sang ibunda Yandri di Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Mamun, Kabupaten Serang, Banten.
Menurut Mahfud MD, acara haul Ibu dan peringatan hari agama di Pondok Pesantren mestinya yang mengundang pribadi atau pengasuh ponpes.
"Tak boleh pakai kop dan stempel kementerian. Untuk ke depannya, hati-hati," kata Mahfud memperingatkan.
Respons Yandri Susanto
Yandri Susanto mengatakan undangan tersebut bukan hanya untuk kepala desa saja, tapi juga untuk kepala daerah lainnya.
"Ya sebenarnya undangan itu bukan hanya kepala desa saja kita undang pak Pj gubernur yang diwakili pak sekda, kita undang juga para kepala daerah yang lain, kita undang juga para rektor, para alim para ulama tokoh masyarakat. Jadi itu salah satu yang kita undang unsurnya itu," ujarnya saat ditemui di lokasi acara Haul, di Pabuaran Kabupaten Serang, Selasa (22/10).
Yandri menegaskan acara tersebut tidak ada kaitannya dengan politik, murni haul dan memperingati hari santri.
"Dan ini acaranya tidak ada kaitan unsur politiknya, tadi rekan rekan wartawan dengan langsung selama proses berlangsung murni ini adalah haul emak kami. Kami juga enggak mau ini ditunggangi apapun, karena emak kami orang hebat. Artinya termasuk kalaupun hari ini kita menyumbangkan makanan atau yang lain lain itu atas nama emak kami. Dan kesukaran kami sebagai putranya, ya ini cara kami untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi kami sudah 15 tahun di pondok, kami rangkaian dengan hari santri," kata Yandri.
Saat ditanya acara tersebut tidak ada muatan politik istrinya yakni Ratu Zakiyah yang maju mencalonkan diri mejadi Bupati Serang, Yandri menegaskan dalam acara tersebut tidak ada mengarahkan apa apa terhadap tamu undangan yang hadir.
"Tadi enggak ada pengarahan, enggak ada pengarahan dengar langsung kan," Ujarnya.
Terkait kritikan dari Mantan menteri menkopolhukam Prof Mahfud MD, Yandri mengatakan pihaknya berterima kasih sudah dikoreksi dan akan mengkoreksi terkait hal tersebut.
"Oya itu bisa kita koreksi nanti itu kan, tapi sekali lagi tidak disalah gunakan yakan, tidak di belokan ya kan, intinya saya terimakasih kepada pak Mahmud yang sudah mengkritik itu, dan insya Allah tidak akan kita ulangi lagi," tegasnya.
Saat ditanya hadirnya Calon Wakil Gubernur Dimyati Natakusuma, Yandri mengatakan dirinya mengundang semua unsur semaksimal mungkin.
"Tapi hari ini murni betul betul hari santri hari haul emak kami dan syukur kepala Allah Subhanallah Watalla. Semua unsur di Banten ini semaksimal mungkin kami undang. Tapi kan tempatnya terbatas. Ada juga yang kami undang tapi enggak datang," katanya.
Namun Yandri tidak mengetahui apakah panitia haul mengundang bupati Serang atau tidak.
"Bupati serang? Kalau detailnya saya belum tahu. Karena yang undang bukan saya daftarnya, panitia," katanya.
Yandri enggan berkomentar terkait dirinya dilaporkan ke Bawaslu setelah beredarnya surat undangan tersebut.
"Lain soal itu, enggak usah kau tanya lagi yang itu, acara haul saja," ujar Yandri sambil tertawa.
Sebelumnya, Advokasi Masyarakat Pendukung Demokrasi (Tampung Demokrasi) Muhamad Riki Setiawan melaporkan adanya dugaan memanfaatkan fasilitas dan jabatan negara sebagai kegiatan pribadi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serang.
Riki berharap Bawaslu Kabupaten Serang dapat mengawasi kegiatan tersebut. Mengingat istri Menteri Desa, Ratu Zakiyah saat ini tengah mencalonkan diri sebagai calon Bupati Serang.
"Saya berharap Bawaslu Kabupaten Serang dapat menghentikan atau setidaknya mengawasi kegiatan tersebut," ujarnya.
Riki mengungkapkan undangan tersebut menggunakan nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Namun tidak ada koordinasi dengan Pemerintah setempat yakni Kabupaten Serang. Oleh karena itu, diduga kuat acara tersebut memanfaatkan fasilitas dan jabatan negara untuk kepentingan pribadi I rm
