CERITA panjang Reformasi dibajak di tengah jalan oleh National Democratic Institute (NDI) — kekuatan asing — pimpinan Madellein Albraight yang dibantu 18 LSM lokal yang tergabung dalam Koalisi Ornop untuk Konstitusi Baru melalui kerja sama dengan kaum komprador yang kala itu duduk di MPR masa bakti 1999 – 2004. Dari sinilah Konstitusi kita mulai dikudeta dan dibajak.
Dalam kegelisahannya Barak Obama sampai mengatakan: I know there has been controversy about the promotion of democracy in recent years ...So let me be clear no system of government can or should be imposed upon ane nation by any other" (Saya tahu telah ada kontroversi tentang promosi demokrasi dalam beberapa tahun terakhir ... jadi izinkan saya menjelaskan bahwa tidak ada sistem pemerintahan yang dapat atau harus dipaksakan pada suatu negara oleh negara lain).
Terjadinya amandemen berkali kali dan terakhir tahun 2002 perjuangan mereka berhasil sempurna mengubah UUD 45 menjadi UUD 2002 bukan di amandemen tetapi diganti.
Kembali harus di ingat saat itu NDI selaku datang dan mendampingi saat proses kerja PAH perubahan UUD 45 - dengan kekuatan finansialnya.
Ahli tata negara atas kejadian tersebut semua diam, bermata dua seperti sikapnya selama itu mengikuti arus NDI.
Campur tangan asing benar benar terjadi, anggota parlemen saat itu justru kesurupan, masuk dalam skema rekayasa politik yang akan menghancurkan negara dengan imbalan finansial yang konon sangat besar, beramai ramai mengganti UUD 45 dan melemahkan Pancasila.
Sampai terjadilah peristiwa aneh sampai Presiden Prabowo Subianto sesuai Psl. 3 ayat 2 UUD 2002 bahwa "MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden" macet total. MPR tidak bisa melaksanakan atau melakukan pasal tersebut, tidak ada surat penetapan / pengangkatan dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hanya pengesahan oleh KPU.
Dampak kerusakan negara sudah di depan mata :
Negara Kesatuan RI sudah tidak berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Konstitusi Negara RI sudah tidak memiliki Roh Proklamasi. Negara Proklamasi sudah di bubarkan. Amandemen UUD 45 adalah ilegal dan makar terhadap NKRI. Sebutan UUD 45 NRI hanyalah rekayasa politik dari sebutan nama UUD 45 palsu.
Sebutan UUD 2002 hanyalah manipulasi sebutan nama dari UUD 45 palsu. Amandemen UUD 45 bukan kehendak rakyat dan partai politik. Tumpah darah dan Tanah air kita sudah digadaikan dan di jajah kolonial baru (bentuk pemerintahan saat ini adalah penjajahan). Pembentukan IKN telah memutus sejarah NKRI.
Rentang waktu 12 tahun dari tahun 2002 - 2014, setelah sukses mengubah atau mengganti UUD 45, Amerika melanjutkan skenarionya merekayasa menciptakan Presiden bonekanya harus berwajah liberalisme, kapitalisme dan individualisme.
Sejak awal sebenarnya sudah bisa di ketahui ada kekuatan menjadikan Jokowi hanya sekedar robot atau boneka kekuasaan kapitalis AS dan Cina (menumpang rekayasa AS)..
Kembali dalam rentang waktu 10 tahun dari tahun 2014 - 2024, Perjuangan kembali ke UUD 45 mendapatkan perlawanan dari pemilik modal kapitalis yang ingin pertahankan lembaga Pemerintahan Negara tetap berpaham liberalisme, individualisme, dan kapitalisme.
Kekuatan perlawanan ini nyasar pada aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tidak tahu diri dan bermata dua bahka sebagian LSM tetang terangan beridentitas dari negara asing yang telah mengubah UUD 45.
Modus yang digunakan ole para actor tersebut mencakup:
- Menolak kembali ke UUD 45 asli
- Memecah belah kita
- Mengeluarkan masalah masalah lain
- Korupsi besar besaran
- Menjual dan menggadaikan Tanah Air
- Ingin menciptakan Negara Federal
- Pribumi akan dimiskinkan, dibodohkan, disengsarakan bahkan akan dihabisi dan dimusnahkan.
Mereka bukan hanya komprador bermata dua terindikasi buta sejarah bahwa Bung Karno dan Bung Hatta menolak mentah mentah untuk mengekor model paham liberal dari Barat. Kedaulatan negara adalah kedaulatan rakyat, kekuasaan yang di jalankan oleh rakyat dan atau atas nama rakyat dengan dasar musyawarah.
Prof. Ihsanudin Nursi mengatakan "Beban Prabowo Subianto amat sangat besar, karena musuh dalam selimutnya teridentifikasi melampaui kapasitas dirinya, semoga mampu mengatasinya." (*)
Oleh: Sutoyo Abadi
Koordinator Kajian Politik Merah Putih
______________________________________
Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
