Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono
JAKARTA-Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono berharap adanya perbaikan tata kelola distribusi pupuk di Indonesia untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran, meningkatkan efisiensi penggunaan, serta mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani.
"Urusan pupuk berkaitan dengan bahan baku gas yang diatur oleh Menteri ESDM, produksi oleh BUMN, dan distribusi oleh Menteri Perdagangan. Nah baru soal petaninya ada di Kementan. Kita ingin tata kelola pupuk ini sebetulnya bukan di bawah siapa-siapa, tapi tata kelola pendistribusiannya ada di Kementerian Pertanian. Ketua kelasnya Menteri Pertanian,” kata Wamentan dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Wamentan mengusulkan agar tata kelola pendistrisbusian pupuk bisa berada di bawah Kementerian Pertanian (Kementan) yang selama ini bersentuhan langsung dengan para petani.
Dia menyampaikan bahwa hal itu untuk perbaikan tata kelola pendistribusian pupuk yang harus segera dimulai dan memprioritaskan kepentingan petani.
Menurutnya, banyak keluhan yang muncul dari distributor dan petani di berbagai daerah terkait distribusi pupuk.
Oleh karena itu, Wamentan meminta para pemangku kepentingan terkait pupuk, agar menangani keluhan tersebut melalui tata kelola yang baik agar petani mendapatkan manfaat maksimal dari pupuk yang disediakan.
Lebih lanjut, Wamentan menjelaskan bahwa tujuan utama dari pengelolaan pupuk bukan hanya untuk keuntungan perusahaan, tetapi memastikan pupuk sampai ke petani tepat waktu.
“Pupuk itu kan PT (Perseroan Terbatas). Nah, maksud saya bernegara itu tidak cukup bikin PT Pupuk untung, tapi bernegara ini bagaimana pupuk petani sampai tepat waktu, karena bagaimanapun produksi beras harus naik. Jangan sampai negara untung tapi rakyat menderita,” katanya.
Ke depan, Wamentan menekankan pentingnya kolaborasi untuk membenahi tata kelola pupuk, terutama karena petani sangat bergantung pada ketersediaan pupuk setiap harinya.
Mengingat, lanjut Wamentan, Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan target swasembada, masalah tata kelola ini menjadi semakin krusial.
"Persoalan pupuk harus kita perbaiki bersama, terutama dalam aspek tata kelola, agar Indonesia dapat mempercepat pencapaian swasembada," kata Wamentan. I tar
