Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tambahan anggaran untuk kementeriannya sebesar Rp48,4 triliun. Tambahan itu untuk mendukung program tiga juta rumah untuk rakyat.
Dia mengatakan, anggaran Kementerian PKP untuk 2025 hanya sebesar Rp5,1 triliun. Padahal kebutuhan dana pembangunan rumah mencapai Rp53,6 triliun.
"Berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp53,6 Triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 Triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," kata Ara dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/11/2024).
Selain itu, dia juga meminta bantuan Kemenkeu untuk mengirimkan pegawai serta pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP.
Hal itu dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan.
"Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," kata Ara.
Adapun Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai program perumahan pro rakyat seperti 3 Juta Rumah. Hal itu diperlukan karena sektor properti dapat membuka kran investasi sekaligus mendorong berjalannya sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.
"Kami memberikan dukungan terhadap Program Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai kebutuhan anggaran yang diperlukan," kata Suahasil.
Sumber: era
Foto: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. (Antara).
.jpg)
