Demonstrasi besar-besaran yang menolak revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) belakangan ini diduga kuat bukan sekadar gerakan spontan dari elemen masyarakat sipil. Sejumlah pengamat intelijen dan geopolitik menilai bahwa aksi ini berpotensi ditunggangi oleh operasi politik yang disebut sebagai ‘Operasi Solo’, sebuah strategi terselubung yang bertujuan untuk mempercepat naiknya Gibran Rakabuming Raka ke kursi kepresidenan.
Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menyatakan bahwa pola gerakan massa yang masif dan terstruktur mengindikasikan adanya kekuatan tersembunyi di balik demo ini.
“Demo ini bukan sekadar spontanitas. Ada pola sistematis, logistik yang kuat, dan pesan politik yang diarahkan pada delegitimasi pemerintahan Prabowo Subianto. Jika Prabowo mengalami krisis kepemimpinan atau jatuh secara konstitusi, otomatis Gibran, sebagai wakil presiden, akan naik menggantikannya,” ungkap Amir yang dikutip dari www.suaranasional.com, Jumat (21/3/2025).
Menurutnya, istilah ‘Operasi Solo’ merujuk pada gerakan politik yang berbasis di Solo, tempat asal Gibran dan manatn Presiden Joko Widodo (Jokowi). Solo, yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi pusat kekuatan politik keluarga Jokowi, diyakini masih menjadi episentrum strategi politik untuk mempertahankan kendali kekuasaan.
Meskipun Prabowo telah dilantik sebagai Presiden, pengaruh Jokowi terhadap pemerintahan masih terasa kuat. Beberapa indikasi yang mengarah ke hal ini antara lain: Pertama, Sejumlah menteri kunci di kabinet Prabowo berasal dari lingkaran dekat Jokowi. Beberapa di antaranya bahkan dikenal sebagai loyalis yang tetap menjaga komunikasi erat dengan mantan presiden tersebut.
“Kedua, Beberapa menteri dan tokoh politik sering terlihat mengunjungi Solo. Hal ini memicu spekulasi bahwa ada pengaturan strategi dari Solo terkait arah kebijakan nasional, terutama dalam mengamankan posisi Gibran.
Jika demo penolakan UU TNI ini memang ditunggangi ‘Operasi Solo’, maka tujuannya adalah melemahkan posisi Prabowo agar lebih mudah digantikan oleh Gibran dalam waktu dekat.
Kata Amir, isu pengesahan UU TNI menjadi alat politik untuk menciptakan instabilitas pemerintahan Prabowo. Dengan melemahkan legitimasi Prabowo, kondisi ini bisa membuka jalan bagi skenario peralihan kekuasaan yang lebih cepat. “Apakah demo ini murni gerakan sipil atau bagian dari strategi politik yang lebih besar? Ini yang perlu ditelusuri lebih dalam,” kata Amir.
Sumber: suaranasional
Foto: Amir Hamzah (IST)
