%20didampingi%20Dubes%20Indonesia%20untuk%20Turki%20Achmad%20Rizal%20Purnama%20(kiri)%20menyapa%20mahasiswa%20dan%20warga%20Indonesia%20yang%20tinggal%20di%20Ankara.jpg)
Dua petinggi Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang hendak mengevakuasi 1.000 warga Gaza Palestina ke Indonesia. Mereka menilai langkah tersebut berpotensi menjadi bagian dari strategi Israel dan Amerika Serikat untuk mengosongkan wilayah Gaza dan melanggengkan pendudukan.
Wakil Ketua Umum (Waketum) MUI, Anwar Abbas, mempertanyakan urgensi Indonesia dalam menjalankan rencana tersebut, yang dinilai selaras dengan kepentingan Israel dan proposal relokasi yang sempat disuarakan oleh Presiden AS, Donald Trump.
"Pertanyaannya, untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika? Bukankah mereka sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza?" kata Buya Anwar dalam keterangan tertulisnya yang dikutip dari inilah.com, Rabu (9/4/2025).
Ketua PP Muhammadiyah bidang ekonomi itu memperingatkan bahwa jika rencana ini terlaksana, Israel akan lebih leluasa menempatkan warganya di wilayah Gaza, yang dalam jangka panjang berpotensi menjadi bagian dari proyek Israel Raya.
"Yerusalem dulu milik Palestina, sekarang sudah diduduki dan dijadikan ibu kota Israel. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama," ujarnya.
Buya Anwar juga mengingatkan bahwa kelima negara yang dikunjungi Presiden Prabowo—Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania—memiliki sejarah hubungan diplomatik atau ekonomi dengan Israel. Ia menyarankan agar bantuan untuk rakyat Gaza tetap diberikan, tetapi tidak dalam bentuk evakuasi massal.
"Jika ingin membantu pengobatan dan perawatan korban, lakukanlah di Gaza, bukan di luar negeri. Kita bangsa yang sudah kenyang dijajah 350 tahun. Kita tahu betul bahwa penjajah punya seribu satu tipu daya," tambahnya.
Senada dengan Buya Anwar, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhwah, KH Cholil Nafis, juga menyatakan penolakannya. Ia menilai bahwa akar permasalahan bukan terletak pada kondisi warga Gaza, melainkan pada agresi militer Israel yang terus melanggar hukum internasional.
"Masalahnya bukan warga Gaza, tapi Israel yang menyerang dan tak patuh perjanjian. Maka yang harus dihentikan adalah agresi Israel, bukan mengevakuasi rakyat Palestina dari negerinya sendiri," kata Cholil Nafis melalui akun media sosial resminya yang sudah diizinkan dikutip inilah.com, Kamis (10/4).
Rais Syuriah PBNU itu menekankan pentingnya upaya perdamaian dan pengobatan korban di lokasi terdekat, bukan dengan memindahkan mereka ke tempat yang jauh seperti Indonesia.
"Apa ada jaminan mereka bisa kembali ke Gaza? Bukankah banyak warga Palestina di luar sana yang sampai sekarang tak bisa pulang? Ini justru bisa memuluskan Israel untuk menduduki lebih banyak tanah Palestina," ujarnya.
KH Cholil juga mengingatkan bahwa semakin banyak wilayah Palestina yang hilang karena penjajahan. Oleh karena itu, ia mengimbau agar simpati dan bantuan kepada Palestina dilakukan dengan cara yang tidak memperkuat skema pendudukan.
"Sebagai muslim dan manusia, kita tentu simpati dan empati kepada warga Palestina. Tapi caranya bukan dengan menjauhkan mereka dari tanah kelahiran mereka," pungkasnya.
Sumber: inilah
Foto: Presiden Prabowo Subianto (ketiga kiri) didampingi Dubes Indonesia untuk Turki Achmad Rizal Purnama (kiri) menyapa mahasiswa dan warga Indonesia yang tinggal di Ankara, Turki setibanya di salah satu hotel di Ankara, Turki, Rabu (9/4/2025). (Foto: Antara)
