DEMOCRAZY.ID - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyerahkan keputusan terkait sistem pemilu sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Hasto mengatakan partainya akan tegak lurus dengan keputusan MK.
Awalnya mengungkit perubahan sistem pemilu yang dilakukan di masa kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dia menyebut SBY pernah mengubah sistem pemilu jelang pencoblosan di pemilu 2008.
"Ketiga terkait sistem pemilu, ini sudah berjalan. Yang mengubah, ini untuk pak Indrayana, pak Denny, yang mengubah sistem pemilu menjelang pencoblosan itu adalah zaman pak SBY di bulan Desember 2008, Pemilu April. Itu dari tertutup menjadi terbuka," ujar Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).
Hasto menjawab pertanyaan apakah ada arahan terkait sistem Pemilu 2024.
Hasto menekankan partainya taat aturan main. Dia menyerahkan kewenangan untuk memutuskan hal itu sepenuhnya kepada MK.
"PDIP taat aturan main. Aturan main saat ini bagaimana, pemilu sistem proporsional terbuka, maka kami menetapkan 32.000 bacalon, plus minus, dari seluruh Indonesia dengan sistem proporsional terbuka dan kita percayakan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengambil suatu keputusan politik yang menyangkut hajat hidup orang banyak," ungkap Hasto.
Hasto mengatakan jika benar MK akan mengabulkan gugatan sistem pemilu coblos partai maka putusan itu tidak akan lansung berlaku. Namun, Hasto akan mencari tahu terkait informasi tersebut.
"Kalau mau belajar dari pemilu serentak, dulu kan ada pemilu serentak yaitu pilpres dan pileg yang dilakukan bersamaan, itu kan tidak otomatis berlaku, itu kalau kita analogikan dari pemilu serentak," ucap Hasto.
"Tapi kami belum tahu dan kami tidak mencari-cari informasi yang rahasia, A1. Itu harus dipertanggungjawabkan, informasi yang kemudian menciptakan konflik yang tidak perlu, informasi yang A1 dari sumber rahasia yang dirahasiakan yang diklaim sebuah kebenaran," imbuhnya.
Hasto meminta semua pihak tak berspekulasi sebelum ada putusan resmi MK.
Meski mendorong proporsional tertutup, Hasto mengatakan pihaknya tengah menyusun bacaleg dengan sistem proporsional terbuka.
"Kita percayakan, sikap PDIP, terhadap pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi, jangan kita berspekulasi Sebelum putusan diambil.
PDIP secara ideologis memang mendorong proporsional tertutup tapi kami taat pada aturan main bahwa sekarang ini kami menyusun caleg dengan sistem proporsional terbuka," tuturnya. [Democrazy/detik]
