WANHEARTNEWS.COM - Menko Polhukam Mahfud Md merespons kekhawatiran bacapres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, soal penjegalan usai Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara. Mahfud menepis kekhawatiran Anies.
"Ndak ada (penjegalan), itu isi politik, itu bagian dari perlombaan kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit, kenapa dijegal, karena ini. Ndak ada (penjegalan Anies)," kata Mahfud di Lapangan Pancasila, Ende, NTT, Kamis (1/6/2023).
Mahfud menyebut tak ada upaya penjegalan dari pemerintahan saat ini seperti yang dikhawatirkan Anies.
Mahfud justru berpesan kepada poros koalisi pendukung Anies kompak supaya tidak dijegal oleh internalnya sendiri.
"Kalau pemerintah tidak menjegal, mungkin saudara sih cuma ndak enak mau bilang terus terang, mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan Denny Indrayana. Ndak, ndak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak agar Anies dapat tiket, tidak dijegal oleh internalnya sendiri," ujarnya.
"Kalau pemerintah tidak, persilakan. kita lindungi hak-haknya jadi tidak ada penjegalan," jelasnya.
Sebelumnya Anies Baswedan mengaku menerima banyak ungkapan kekhawatiran usai Jokowi menyatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara termasuk soal Pemilu 2024.
"Jadi merespons pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak semalam sampai tadi siang kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran," kata Anies di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Selasa (30/5).
Anies menjabarkan sejumlah ungkapan kekhawatiran yang diterima Anies dan Koalisi Perubahan. Antara lain penjegalan hingga potensi tak netralnya Pemilu 2024.
"Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu, ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat diperlakukan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair," ujar Anies.
"Kemudian potensi terjadinya kecurangan, yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe," imbuhnya.
Respons NasDem
"Kekhawatiran itu hal yang biasa, itu manusiawi karena banyak hal yang dialami oleh Anies dalam perjalanan dia sebagai, katakanlah, bacapres. Dan saya pikir apa yg disampaikan Pak Mahfud itu adalah suatu jawaban, suatu penegasan, bahwa isunya tidak ada upaya penjegalan," kata Waketum NasDem Ahmad Ali mengawali tanggapannya, Kamis (1/6/2023).
Ali mengungkit koalisinya telah meneken piagam deklarasi koalisi. Dia menyinggung poin soal cawapres yang disepakati diserahkan sepenuhnya kepada Anies.
"Kemudian yang disampaikan oleh Pak mahfud ya, 'ada upaya penjegalan yang bisa terjadi di internal'. Di Koalisi Perubahan ini kan sudah menandatangani deklarasi, piagam koalisi yang ditandatangani oleh tiga ketua umum dan di situ ada satu poin penting bahwa persoalan calon wakil presiden itu adalah kewenangan daripada Anies Baswedan sebagai bacapres," ujarnya.
Mantan Ketua Fraksi NasDem DPR ini menilai tak akan ada kekhawatiran soal penjegalan Anies dari internal apabila partai pengusung berkomitmen dengan isi piagam tersebut.
Namun dia menduga bisa saja Anies terjegal apabila ada partai yang meningkari perjanjian koalisi tersebut.
"Jadi kalaulah kemudian partai koalisi ini memegang komitmen yang sudah dibuat dalam piagam itu maka tentunya itu tidak perlu dikhawatirkan ya. Jadi artinya bahwa insyaAllah tidak ada upaya penjegalan dari internal koalisi," kata dia.
"Itu clear. Jadi, kecuali kalau ada partai yang kemudian mau mengingkari piagam itu. Jadi kemudian ada parpol yang mengingkari itu dan memaksakan keinginannya. Nah itu bisa berpotensi tuh," sambungnya. [detik]
