Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, politik balas budi dianggap masih sangat kental dan semakin terasa mendekati November 2024 mendatang.
Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, dalam pelaksanaan Pilkada 2024 nanti akan ada semacam barter politik.
"Menatap pelaksanaan pemilihan kepala daerah November mendatang, maka politik balas budi masih sangat kental dan terasa mendekati November 2024," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/3).
Barter politik dimaksud, kata Saiful, misalnya jika saja Anies Baswedan dan partai politik (parpol) pengusungnya bersedia legawa dengan hasil Pilpres 2024, maka bisa jadi Anies akan tetap didukung maju sebagai gubernur.
"Selain itu Ridwan Kamil misalnya bisa jadi dengan mudah untuk mendapatkan tiket pilgub baik di Jabar ataupun di DKI. Tidak hanya itu, Kaesang yang merupakan anak dari Jokowi juga bisa jadi sedang dipersiapkan untuk Pilgub DKI maupun Pilgub Jateng," terang Saiful.
Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, ketika ada deal-deal tertentu dari hasil pilpres, maka juga akan berpengaruh kepada kandidat yang akan berkontestasi di pilkada.
"Semua sudah ancang-ancang, karena tidak lama lagi setelah pemilu usai dan mulai meredup, maka akan beralih ke pilkada yang tentu suasananya akan semakin memanas ditingkatan lokal. Bisa jadi sudah terjadi transaksi dan kesepakatan-kesepakatan politik tertentu antar parpol," tutur Saiful.
Bahkan, kata Saiful, tidak menutup kemungkinan juga akan ada barter politik berupa pemberian jabatan-jabatan di kementerian, sehingga tidak perlu ikut andil dalam kontestasi pilkada mendatang.
Mengingat, semua parpol sedang menimbang untung dan ruginya, terlebih lagi terhadap kemungkinan kemenangan atau kekalahan kandidat yang akan diusungnya.
"Kemungkinan besar para kontestan sudah mulai menjajaki dan bahkan sudah melancarkan segenap kekuatan yang menguntungkan bagi dirinya," kata Saiful.
"Waktunya tidak lama lagi, sehingga tidak cukup waktu untuk menunggu, sehingga para kandidat potensial sudah mulai mengatur strategi untuk tidak hanya mendapatkan tiket namun tentu bagaimana cara untuk dapat memenangkan pertarungan dalam pilkada mendatang," pungkas Saiful.
Sumber: rmol
Foto: Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Ist
